Catatan :
H. Ari Atwan, S. H
Sumatera Utara telah melalui tiga periode kepemimpinan yang penuh dinamika dan sorotan, mulai dari tahun 2008 hingga 2023.
Setiap masa pemerintahan membawa warna tersendiri, dari prestasi hingga kontroversi hukum yang turut membentuk persepsi publik terhadap para pemimpin daerah ini.
Dengan pemilihan gubernur baru yang akan digelar pada 27 November 2024, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi pemimpin yang bersih atau memilih sosok yang mungkin memunculkan kembali bayang-bayang hitam masa lalu.
Kiprah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2008-2023
Periode pertama dimulai pada 2008, saat H. Syamsul Arifin, SE terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama H. Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai wakilnya.
Namun, perjalanan Syamsul tak mulus karena tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan masa jabatannya sebelumnya sebagai Bupati Langkat, hingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Sesuai aturan, Gatot melanjutkan sisa masa jabatan hingga 2013.
Pada 2013, Gatot kembali mencalonkan diri bersama H. T. Erry Nuradi. Mereka memenangkan pilkada dengan kampanye “Ganteng.”
Namun, Gatot kembali mengulang sejarah, tersangkut kasus hukum pada 2016 terkait suap yang ditangani oleh KPK, yang juga menyeret seorang wanita dalam kasus yang sama.
Gatot pun dijebloskan ke penjara, dan Erry Nuradi melanjutkan kepemimpinan hingga 2018. Tercatat, Erry merupakan salah satu gubernur yang mengakhiri masa jabatan dengan “catatan putih.”
Tahun 2018 menandai babak baru dengan terpilihnya pasangan Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang mengusung jargon “Eramas Bermartabat.” Hingga akhir masa jabatannya pada 2023, Edy dan Musa tercatat sebagai pemimpin yang bersih dari kasus hukum.
Pemilihan Gubernur Sumut 2024-2029: Harapan dan Tantangan
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang baru akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dua pasangan calon bersaing memperebutkan posisi ini: Paslon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, serta paslon nomor urut 2, Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, membawa riwayat yang kontroversial. Ia terlibat dalam sejumlah isu hukum yang mendapat perhatian publik, antara lain dugaan keterlibatan dalam kasus penyelundupan nikel, masalah izin tambang, hingga permasalahan hukum proyek lampu pocong di Medan.
Meski belum terbukti bersalah, riwayat ini menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat yang mempertimbangkan integritas kepemimpinan.
Di sisi lain, pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, serta Surya sebagai calon wakil gubernur Bobby Nasution, tercatat bersih tanpa catatan hukum hingga saat ini.
Nama mereka relatif aman dari sorotan kontroversial, membawa harapan bagi pemilih yang menginginkan keberlanjutan kepemimpinan yang bebas dari persoalan hukum.
Menentukan Arah Masa Depan Sumut: Putih atau Hitam?
Sejarah gubernur di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diwarnai dengan masalah hukum dapat memperpanjang catatan kelam provinsi ini.
Pemilih kini dihadapkan pada keputusan penting untuk memilih pemimpin yang bersih atau berpotensi menciptakan sejarah kelam baru.
Pertanyaannya, apakah masyarakat akan mempertahankan catatan putih yang dicapai dalam periode kepemimpinan terakhir, atau malah membiarkan bayang-bayang hitam kembali mewarnai Sumatera Utara?
Masyarakat diimbau untuk memilih dengan bijak, serta waspada terhadap pihak-pihak yang mungkin berpihak dalam proses Pilkada.
Pengawasan juga diharapkan dilakukan terhadap oknum-oknum seperti Pj, Kadis, Camat, Kades, dan kepling yang mencoba berperan tidak netral.
Partisipasi aktif masyarakat, seperti merekam atau memviralkan kejadian jika ada indikasi keberpihakan, akan sangat membantu memastikan integritas pemilu ini.
Menyongsong Pilkada yang Jujur dan Bersih
Pemilu yang jujur, damai, dan transparan menjadi harapan besar seluruh masyarakat Sumatera Utara. Inilah momentum bagi KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara netral dan profesional. Inshaa Allah, di bawah pengawasan lembaga pemilu, pemilihan kepala daerah ini akan menjadi salah satu pesta demokrasi yang membanggakan.(***)
